Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP, S.H., S.E., M.Kn, C.L.A., C.C.D., C.M.C

1. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

2. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning

3. Advokat

4. Konsultan Kekayaan Intelektual


Sertifikasi

1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.)

2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D)

3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)

 

Tempat Tanggal Lahir      : 

Pekanbaru/ 25  Maret 1981


Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi        :

1.    S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan) Universitas Islam Indonesia

2.    S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta

3.    S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual) Universitas Gadjah Mada

4.    S3. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan) Universitas Islam Indonesia

 

Riwayat Pelatihan

Pelatihan Legal Opinion, Pusdiklat Laboratorium FH UII, 2002

Pelatihan Legal Drafting, Pusdiklat Laboratorium FH UII, 2002

Training Advokasi Hukum Konsumen, Pirac dan YLKI Yogyakarta, 2002

Pendidikan Kepengacaraan (Karya Latihan Hukum/ KARTIKUM) Angkatan XX, Pusdiklat Laboratorium FH UII, 2002

Pelatihan Legal Drafting Untuk Pekerja Sosial dan Jurnalis, Forum LSM DIY-UAJY, 2003

Pelatihan Advokasi Hukum untuk Penanganan Polusi, YLKI Yogyakarta-WALHI, 2004

 

Riwayat Pelatihan terkait Profesi

Pendidikan Khusus Profesi  Advokat, FH UMY – Peradi, 2005

Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Kementrian Hukum dan HAM RI, 2006

Pelatihan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Lulus Ujian Profesi PPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2007

Pendidikan Mediator Bersertifikat, Pusat Mediasi Nasional, 2011

Pendidikan Auditor Hukum, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia -  Jimly School,  2013

Pendidikan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Bina Nusantara – Dirjen KI Kementrian Hukum dan HAM RI, 2014

Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perkoperasian bagi Notaris dan Calon Notaris, INI Wilayah Riau dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2017

The JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers, Japan Pattent Office di Tokyo, Jepang, 2017

Pelatihan Contract Drafting, Jimly School Surabaya, 2018

Sertifikasi Kompetensi Ahli Auditor Hukum, 2018

Perancang Kontrak, Jimly School Surabaya, 2021

TOT Mediator, Jimly School Surabaya – Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020

Sertifikasi Kompetensi Ahli Perancang Kontrak, Jimly School Surabaya, 2021

Sertifikasi Kompetensi Mediator dan Konsiliator, 2022

Sertifikasi Kompetensi Nadzhir, 2022

 

Riwayat Pekerjaan :

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2006-sekarang

Advokat, 2007- sekarang

Mediator bersertifikat, 2011 – sekarang

Konsultan Kekayaan Intelektual 2014 – sekarang

Auditor Hukum

Trainer Mediator, 2019 -sekarang

Kepala Badan Hukum dan Etika Universitas Lancang Kuning 2020 – 2022

Ketua Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020-2022

Perancang Kontrak

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning 2022- sekaraang

 

Keanggotaan Organisasi :

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Asosiasi Konsultan HKI (AKHKI)

Pusat Mediasi Nasional (PMN)

Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan (APHL)

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)

Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi)

Asosiasi Perancang Kontrak (APK)

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

  Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4.Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan men...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya