Masalah Kewenangan Mengadili

 Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

Nomor : 132/Pid/B/1989

Tanggal : 26 Februari1990

Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta Raya :

Nomor : 01/Plw/Pid/1990

Tanggal : 7 Mei 1990

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1849.K/Pid/1990

Tanggal : 30 Oktober 1990

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas tersebut ;
  • Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana di Kabupaten Kerawang. Ditangkap di Pekalongan. Ditahan di Rumah Tahanan Negara- RUTAN – Salemba – DKI Jakarta, dan sebagian terbesar para saksi yang akan didengar di persidangan Pengadilan; bertempat tinggal/berdomicili di Jakarta Barat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 (2) Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) serta azas Peradilan yang sederhana, cepat dan beaya ringan ex pasal 4 (2) Undang-Undang Nomer 14/1970, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa ini adalah Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.
  • Demikian catatan redaksi.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.65. Tahun VI. Februari 1991. Hlm. 8-9

#irawanharahap


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

  Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4.Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan men...
Baca selengkapnya

Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP , S.H., S.E., M .Kn, C.L.A., C.C.D., C.M.C 1. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning 2. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning 3. Advokat 4. Konsultan Kekayaan Intelektual Sertifikasi 1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.) 2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D) 3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)   Tempat Tanggal Lahir       :  Pekanbaru / 25   Maret 1981 Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi         : 1.     S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia 2.     S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta 3.     S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual ) Universitas Gadjah Mada 4.     S 3 . Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia ...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya