Ingkar Janji Kawin Dari Segi Hukum Pidana (Kelamin Wanita Bukan Barang)

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Pamekasan 

Nomor : 20/Pid.S/1987

Tanggal : 6 Mei 1987

Pengadilan Tinggi  Jawa Timur di Surabaya :

Nomor : 190/Pid/1987

Tanggal : 29 Agustus 1987

Mahkamah Agung RI

Nomor : 61.K/Pid/1988

Tanggal : 15 Maret 1990

Catatan :

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas kita dapat mencatat hal yang menarik yaitu :

Putusan judex facti Pengadilan Tinggi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena putusan Pengadilan Tinggi dinilai telah melanggar undang-undang Hukum acara Pidana K.U.H.A.P. ex pasal 197 (1) sub.e. yaitu putusannya tidak memuat requisitoir Jaksa, yang sanksinya batal demi hukum.

Abstrak Hukum, yang dapat ditarik dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah :

Seorang gadis yang terpikat oleh janji dan bujuk-rayu seorang pemuda yang menyatakan akan mengawini gadis tersebut, sehingga gadis tersebut bersedia digauli oleh si pemuda diluar nikah dan menjadi hamil. Namun si pemuda kemudian mengingkari janjinya untuk mengawini gadis tersebut.

Kasus yang demikian , tidak dapat dikwalifikasikan sebagai delict penipuan ex pasal 376 K.U.H.Pidana. Karena Kemaluan wanita, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian hukum “Barang atau Benda” sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 378 KUHPidana.

Penyelesaian kasus tersebut dapat ditempuh melewati jalur : Hukum Adat  Delict, ex pasal 5 (3) sub. b. Undang-Undang No. 1/Drt/1951 yaitu : sebagai “Delict adat Zinah” yang ada bandingannya dalam K.U.H.Pidana yaitu pasal 281 K.U.H.Pidana, sehingga si pelaku (pria) dapat dipidana menurut ketentuan pasal 281 K.U.H.Pidana tersebut.

Sikap Mahkamah Agung terhadap kasus semacam ini, telah menunjukkan pendiriannya yang konsisten (sejak 1976 s/d sekarang), sehingga telah terbentuk jurisprudensi tetap tentang masalah ini, vide MARI no. 93.K/Kr/1976.

Demikian catatan redaksi.


Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.65. Tahun VI. Februari 1991. Hlm. 58

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI

#irawanharahap


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

  Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4.Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan men...
Baca selengkapnya

Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP , S.H., S.E., M .Kn, C.L.A., C.C.D., C.M.C 1. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning 2. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning 3. Advokat 4. Konsultan Kekayaan Intelektual Sertifikasi 1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.) 2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D) 3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)   Tempat Tanggal Lahir       :  Pekanbaru / 25   Maret 1981 Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi         : 1.     S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia 2.     S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta 3.     S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual ) Universitas Gadjah Mada 4.     S 3 . Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia ...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya